Masih Seputar Honorer K2

Lulus Tes, Belum Tentu Jadi CPNS

Ternyata reaksi dan gejolak dari Tenaga Honorer Kategori II (TH-K2) tidak hanya terjadi di NTB, tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Bahkan bagi daerah-daerah yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta, langsung datang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), seperti yang dilakukan K2 yang tidak lulus dari Kabupaten Sumedang dan Bandung, Jawa Barat yang didampingi oleh Bupatinya.

Permasalahan yang diangkat pun tidak jauh berbeda, yakni mengenai banyaknya peserta yang lulus mengabdi kurang dari lima tahun. Artinya, kelulusan mereka tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam PP No. 56/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

Menanggapi hal itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS K2, 2013 akan terus mengawal proses pemberkasannya,  sehingga jika terbukti ada penyimpangan dan pelanggaran, maka Nomor Induk Pegawai (NIP) yang bersangkutan tidak akan dikeluarkan. Seperti yang diungkapkan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaatmadja, bahwa pemerintah akan bertindak tegas dalam menangani kasus seperti itu.  Dari lembar jawab komputer (LJK) yang diolah, Panselnas tidak dapat mendeteksi data sampai sedetail itu, lagipula data itu merupakan usulan dari daerah.

Namun pemerintah tidak akan gegabah dalam pengangkatan seseorang menjadi CPNS dari K2 ini. Jangan sampai yang tidak berhak  malah melenggang dan lolos menjadi CPNS. Karena itu, dalam pemberkasan, menurut Setiawan,  semua akan dapat diketahui, sejauh mana kebenarannya. “Kalau ternyata tidak sesuai ketentuan PP 56/2012, maka NIP-nya tidak akan dikeluarkan dan otomatis batal menjadi CPNS,” tandasnya.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Sumedang memutuskan akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri data-data yang tidak benar. Bahkan, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mendukung langkah Bupati Sumedang dan berharap hal seperti itu dapat dilakukan juga oleh kepala daerah lain untuk menelusuri berbagai tindakan kecurangan.

Dengan adanya investigasi dan laporan yang masuk, diperkirakan akan banyak tenaga  honorer K-2 yang lulus pada akhirnya dianulir. Persoalan berikutnya, apakah formasi yang kosong itu bisa diisi oleh tenaga honorer K-2 lain, yang memenuhi kriteria? Kita tunggu saja.

 

Pengumuman Lanjutan

Pada hari Senin (17/2), Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS kembali mengumumkan kelulusan honorer kategori II (K2) untuk 13 kementerian/lembaga. Ketiga belas instansi pusat itu adalah:

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),

Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Kementerian Perumahan Rakyat,

Kementerian Perhubungan,

Kementerian Kehutanan,

Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedangkan untuk lembaga pemerintah non kementerian adalah BPS, BKKBN, serta Sekretariat Jenderal KPU.

Sebelumnya, Panselnas telah mengumumkan kelulusan tenaga honorer kategori 2 pada 16 instansi pusat. “Dengan demikian, pengumuman kelulusan kategori II untuk instansi pusat sudah sebanyak 29 kementerian/lembaga,” ujar Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian PANRB, Herman Suryatman.

Pada hari Selasa (18/02), diumumkan kelulusan K2 untuk pemerintah daerah di 5 provinsi, yaitu Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dengan demikian, tinggal enam provinsi yang belum diumumkan, yakni Aceh, Papua Barat, Papua, NTT,  Maluku, dan Maluku Utara. Untuk instansi pemerintah pusat yang diumumkan kali ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama.

Seperti biasan pengumuman selengkapnya dapat dilihat pada website Kementerian PANRB cpns.menpan.go.id, BKN, JPNN, dan Liputan6 selaku media partner.

Plus Minus Honorer K2

Ada yang senang, ada yang kecewa. Ada yang puas tetapi ada yang masih cemas. Begitulah suasana yang menyelimuti hati dan pikiran para Tenaga Honorer Kategori II (TH-K2) pasca pengumuman kelulusan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setelah berturut-turut Kamis dan Jum’at ini semua kabupaten/kota se-NTB sudah mengetahui hasil seleksi.

Senang karena lulus adalah hal yang biasa, dan kecewa karena tidak lulus juga manusiawi. Puas dengan hasil yang diperoleh adalah wajar, sebagaimana juga cemas merupakan hal yang lumrah. Betapa tidak, dari sekian banyak peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS dari TH-K2, hanya 25 persen saja yang berhasil dinyatakan berhak maju ke ‘babak’ berikutnya, yakni pemberkasan. Lalu bagaimana nasib 75 persen diantara mereka? Inilah yang menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini.

Sebagaimana dirilis media massa, bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki kebijakan sendiri. Sesuatu yang diputuskan satu kabupaten/kota, belum tentu sama yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota lainnya. Kebijakan-kebijakan itu sudah barang tentu akan menetukan perbedaan nasib diantara tenaga-tenaga honorer K2 tersebut.

Di lain pihak, kekecewaan sebagian besar TH-K2 yang tidak lulus dilampiaskan dengan berbagai cara. Ada yang memendamnya di dalam hati, ada yang menumpahkan kekecewaannya dengan bergumam dan menggerutu. Tetapi ada juga yang memandangnya sebagai ketimpangan dan kecurangan, sehingga dipertanyakan ke pihak yang berwenang dan bahkan ada yang menggelar unjuk rasa.

 

Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar), dimana peserta yang lulus sebanyak 262 orang dari 736 yang mengikuti seleksi. Dengan demikian, kecemasan menghinggapi sekitar 474 orang yang dinyatakan tidak lulus. Dan kenyataannya bahwa kebanyakan yang lulus adalah TH-K2 dari tenaga teknis, sedangkan kebanyakan yang tidak lulus adalah K2 dari guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri.

Peserta yang tidak lulus memang terancam kehilangan pekerjaan, sementara pemkab sendiri tidak berani menjamin mereka bisa direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Undang-Undang Noor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Namun demikian, mengingat kekurangan tenaga guru, maka bagi TH-K2 dari guru honorer rupanya masih ada harapan untuk tetap menjadi tenaga honorer di tempat mereka mengabdi semua, tergantung dari sekolah masing-masing.

 

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan daerah yang paling banyak mendapat jatah kelulusan TH-K2 di NTB. Dari 431 orang yang mengikuti seleksi, sebanyak 304 dinyatakan lulus.

Menurut Kepala Bagian Kepegawaian Setda KLU, Titi Hidayati, S.IP, bahwa banyaknya kelulusan ini tidak terlepas dari perjuangan pemerintah KLU yang dalam berbagai kesempatan meminta agar peserta K2 dari KLU dapat diakomodir. Walaupun tidak lulus semua, tetapi setidaknya jumlah yang lulus cukup banyak.

Sementara itu, anggota DPRD KLU, Sudirsah Sujanto sangat mengapresiasi perjuangan pemerintah KLU. Walaupun demikian, peserta yang tidak lulus tidak boleh diabaikan. “Kita berharap juga”, kata Sudirsah, “bagi K2 yang tidak lulus untuk bersabar dan pemerintah KLU dapat memperhatikan nasib mereka dan akan tetap dipekerjakan sebagai tenaga honorer di KLU”.

Wakil Bupati KLU, Najmul menyatakan bahwa bagi TH-K2 yang tidak lulus jangan diutak-atik. Mereka tetap menjadi tenaga honorer, mengingat K2 di KLU selama ini banyak berjasa bagi roda birokrasi pemerintahan setempat. Karena itu, keberadaan mereka tetap diakomodir.

 

Lain di Lombok Utara, lain pula di Kota Mataram. Seperti diketahui, dari peserta TH-K2 sejumlah 1250, yang berhasil lolos menjadi CPNS sebanyak 377 orang. Tak jauh beda dengan Kabupaten Lobar, kelulusan didominasi oleh tenaga teknis. Dengan demikian, terdapat 873 orang yang cemas, apakah masih akan bekerja sebagai tenaga honorer atau tidak.

Ditengah kecemasan itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mataram, Baiq Evi Ganevia menyatakan bahwa pihak pemkot belum mendapat petunjuk dan arahan mengenai nasib TH-K2 yang tidak lulus dalam seleksi ini. Sebagai langkah antisipasi terhadap masa depan TH-K2 dan keluarganya, pemkot membuat kebijakan akan menjadikan mereka tenaga kontrak daerah, dengan catatan bila tenaga mereka dibutuhkan dan diperlukan instansi tempat mereka bekerja selama ini. Tetapi kalau tidak dibutuhkan, dengan terpaksa mereka akan diberhentikan.

 

Tak jauh beda di Pulau Sumbawa, misalnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), penantian panjang membuat peserta cemas dan deg-degan. Ketika pengumuman dirilis, kebahagiaan menghinggapi sejumlah peserta yang lulus. Bahkan kegembiraan itu diluapkan dengan berbagai cara dan spontanitas. Hal itu mendapat arahan dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BK Diklat) KSB, A. Malik Nurdin, S.Sos. Bagi peserta TH-K2 yang dinyatakan lulus dihimbau untuk tidak terlalu cepat merayakan kelulusannya.

Kepala BK Diklat menghimbau, bahwa berkah yang diterima saat ini memang patut disyukuri, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan dulu merayakan secara besar-besaran sampai memotong sapi atau apalah, karena ini merupakan lulus ke tahap berikutnya. Masih ada tahap pemberkasan atau  melengkapi persyaratan-persyaratan untuk di verifikasi, guna mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Menurut Malik, berdasarkan arahan dari KemenPAN-RB, K2 yang dinyatakan lolos passing grade dan lulus verifikasi nantinya akan diangkat untuk formasi tahun 2013 dan 2014. Kita belum tahu bagaimana metode pengangkatan ini. Artinya, siapa yang akan diangkat di formasi 2013 dan siapa 2014 masih menunggu instruksi dari pusat.

Selanjutnya, Malik, menghimbau agar peserta yang lulus jangan percaya terhadap janji atau iming-iming oknum tertentu, apalagi yang meminta sejumlah uang. Kalau ada yang seperti itu, segera apor ke BK Diklat, karena penerimaan CPNS ini dilakukan secara terbuka, tanpa pungutan apapun.

 

Lalu bagaimana dengan minusnya? Di berbagai kabupaten/kota timbul protes dengan tudingan rekrutmen TH-K2 ini sarat penyelewengan, pelanggaran, pemalsuan dan sebagainya. Salah satu contoh yang terjadi di KSB, dimana karena merasa tidak puas dengan hasil pengumuman kelulusan, Forum Honorer Kategori Dua (FHKD) KSB menggelar unjuk rasa. Ratusan orang tenaga honorer mendatangi Kantor Bupati KSB dan menyerukan agar pemerintah menunda pengumuman kelulusan K2 dan mendesak dilakukan pengecekan ulang terhadap faktualisasi data.

FHKD mendesak agar dilakukan pengusutan, karena dikatakan, 50 persen peserta yang lulus terindikasi telah melakukan pemalsuan sejumlah data, terutama SK pengangkatan sebagai pegawai honorer. Mereka bertekad untuk memperjuangkan nasib TH-K2 yang tidak lulus padahal masa kerjanya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sementara yang lulus banyak yang memanipulasi masa kerja.

Selepas berorasi di depan Kantor Bupati mereka melanjutkan ke BK-Diklat KSB, dan sempat menyegel kantor. Mereka menyuarakan empat tuntutan yang berkaitan dengan kejanggalan yang terjadi dalam proses penerimaan TH-K2 sampai pengumuman lulus baru-baru ini.

 

Gelombang protes keras juga terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Puluhan tenaga honorer dari Kecamatan Pujut dan Kopang memerotes pemerintah dan kepala sekolah setempat karena diduga ada kejanggalan dalam kelulusan K2 baru-baru ini. Kejanggalan itu tak jauh beda dengan apa yang dipersoalkan di kabupaten lain, yaitu banyaknya TH-K2 yang lulus padahal tidak memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, terutama persyaratan umur dan Surat Keterangan (SK) yang ditandatangani kepala sekolah mengenai lama mengabdi.

Honorer Kecamatan Pujut yang mendatangi DPRD setempat mencontohkan indikasi kecurangan panitia misalnya kelulusan dilakukan dengan kelipatan sembilan, yatiu kelulusan selalu berjarak 9 dari setiap nama yang diluluskan. Selanjutnya, banyak permainan yang dilakukan kepala sekolah dalam memberikan Surat SK terhadap honorer yang lulus. Ada beberapa diantara mereka yang tidak pernah mengajar, namun entah mengapa namanya masuk dan lulus. Mereka juga tidak memenuhi syarat karena lama masuk pengabdiannya kurang dari lima tahun. Hal senada juga dipertanyakan oleh tenaga honorer dari Gugus Kecamatan Kopang dan gugus lainnya.

Penantian Tenaga Honorer K2 (7): Lombok Tengah dan Bima

Hari kelima pengumuman lulus tenaga honorer Kategori II (TH-K2) oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengumumkan kelulusan peserta dari 83 pemerintah daerah yang tersebar di 5 provinsi, dan dua kabupaten di Provinsi NTB serta 3 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Lengkapnya, pengumuman kali ini meliputi Sumatera Barat,  Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, NTB dan Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Barat yang diumumkan kali ini terdiri dari 20 pemda, yaitu satu Pemprov Sumbar sendiri, tujuh pemkot, dan 12 pemkab. Sedangkan Jambi, terdiri dari 12 pemda, meliputi Pemprov Jambi, sembilan kabupaten, dan dua pemerintah kota.

Adapun Sumatera Selatan, meliputi 16 pemda, yaitu Pemprov Sumsel, empat pemkot dan 11 kabupaten. Lampung, meliputi 15 pemda, yakni pemprov Lampung, dua kota dan 12 kabupaten. Pengumuman hari ini juga dilakukan untuk K-II Sulawesi Utara, yang meliputi 15  pemda, yakni Pemprov Sulut, empat pemkot, dan 10 kabupaten.

Tiga pemda dari Sumatera Utara yang diumumkan hari ini adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Medan, dan Kota Siantar. Sedangkan pemda di NTB ada 2 yakni kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima.

Dua kabupaten pemprov NTB melengkapi delapan kabupaten/kota yang sudah diumumkan sebelumnya, dengan demikian, sampai saat ini keseluruhan peserta K2 yang lulus untuk Provinsi NTB sudah diumumkan. Dari 2.821 peserta yang mengikuti tes dari Lombok Tengah, yang berhasil lolos menjadi CPNS sebanyak 763 orang atau sekitar 27 persen, sementara kabupaten Bima dari 4.935 peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 601 orang atau sekitar 12,2 persen. Sehingga total yang lulus dari Provinsi NTB sebanyak 4.878 orang, dari jumlah peserta yang mengikuti tes sebanyak 19.503 orang. Dengan kata lain, prosentase kelulusan untuk Provinsi NTB secara umum sebesar 25 persen saja. Kalau dilihat dari prosentase yang lulus, Kabupaten Lombok Utara yang paling banyak yaitu 71 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Bima yang hanya lulus 12 persen. Lebih jelasnya, rinciannya sebagai berikut:

Instansi	Peserta	Lulus	Sisa	Prosentase
Lombok Barat	755	263	492	34,83
Lombok Tengah	2.821	763	2.058	27,05
Lombok Timur	1.799	669	1.130	37,19
Lombok Utara	431	304	127	70,53
Kota Mataram	1.250	377	873	30,16
Sumbawa Barat	1.359	500	859	36,79
Sumbawa	1.788	547	1.241	30,59
Dompu	1.558	390	1.168	25,03
Bima	4.935	601	4.334	12,18
Kota Bima	2.708	419	2.289	15,47
Provinsi NTB	99	45	54	45,45
Seluruhnya	19.503	4.878	14.625	25,01

Daftar nama-nama Tenaga Honorer K2 yang lulus dapat didownload dengan mengklik link berikut (dalam format PDF).

Pemprov. NTB

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Bima

Kabupaten Dompu

Kota Mataram

Kota Bima

Penantian Tenaga Honorer K2 (6): Giliran Lombok Timur

Hari ini, Kamis, 13 Februari 2014, kembali Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengumumkan peserta ujian dari honorer kategori II (K2) Tahun Anggaran 2013. Kali ini ttibalah giliran Provinsi Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan lima kabupaten di Kalimantan Utara.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, tenaga honorer yang lulus seleksi sejumlah 19 peserta. Sedangkan untuk Provinsi Riau memperoleh 100 orang tenaga honorer yang lulus seleksi, dan 45 orang untuk honorer kategori II bagi provinsi NTB.

Sedangkan kabupaten yang berada dalam wilayah propinsi termuda Indonesia atau provinsi ke 34 ini, antara lain Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan dengan total peserta lulus sebanyak 676 orang.

Nama-nama dan nomor peserta lolos seleksi dari Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan NTB, serta Kabupaten di wilayah Kalimantan Utara dapat dilihat di situs Kementerian PANRB, BKN, Liputan6, dan JPNN. Website tersebut secara resmi menayangkan pengumuman kelulusan tenaga honorer yang telah melaksanakan tes pada 3 November 2013 yang lalu.

Khusus NTB, dari 10 kabupaten/kota yang ada, baru diumumkan 8 kabupaten/kota, sedangkan dua lainnya yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima belum. Sebagaimana prediksi sebelumnya, bahwa maksimal lulus sekitar 30%, dan ternyata jumlah yang dirilis melebihin angka 30 persen. Hal ini tentu saja hal cukup menggembirakan. Berikut jumlah peserta yang lulus dari masing-masing kabupaten/kota se-NTB.

Kuota	Peserta	Lulus	Sisa
Lombok Barat	755	263	492
Lombok Tengah	2.821		2.821
Lombok Timur	1.799	669	1.130
Lombok Utara	431	304	127
Kota Mataram	1.250	377	873
Sumbawa Barat	1.359	500	859
Sumbawa	1.788	547	1.241
Dompu	1.558	390	1.168
Bima	4.935		4.935
Kota Bima	2.708	419	2.289
Provinsi NTB	99	45	54
Seluruhnya	19.503	3.514	15.989

Penantian Tenaga Honorer K2 (5): Pengumuman Lulus

Daftar yang sudah diumumkan sampai tanggal 12 Februari 2014 KLIK DISINI, yaitu:

1. 16 kementerian/lembaga
2. Jawa Tengah
3. DIY
4. DKI Jakarta
5. Babel
6. Bengkulu
7. Kalsel
8. Kepri
9. Gorontalo
10. Bali
11. Jawa Barat
12. Jawa Timur
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Timur

Akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba, yakni pengumuman kelulusan honorer Kategori II (K2) yang telah mengikuti tes. Pengumuman dilakukan secara bertahap melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pengumuman dimulai pada hari Senin, 10 Februari 2013 sampai beberapa hari mendatang sampai semua peserta yang lulus habis dipublikasikan.

Pengumuman dimulai pada hari Senin, 10 Februari 2014, diawali dengan pengumuman 16 kementerian/lembaga dan tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, DIY, dan DKI Jakarta.

Tanggal 11 Februari diumumkan peserta lulus seleksi K2 di lima provinsi  yang meliputi 47 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, yakni Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Gorontalo.

Provinsi Babel, meliputi Pemprov sendiri, Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur.

Bengkulu terdiri dari Pemprov Bengkulu, Kota Bengkulu, kab. Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kaur, Mukomuko, Kepahiang, Lebong, Bengkulu Tengah.

Untuk Kalimantan Selatan K2 dari Pemprov Kalsel, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kab. Barito Kuala, Kab. Tabalong, Kab. Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

Sementara Provinsi Gorontalo, meliputi Pemprov Gorontalo, Kab. Gorontalo. Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

Adapun Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari Pemprov Kepri, Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Lingga, Kab. Kepulauan Anambas, kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.

Pada tanggal yang sama Penselnas CPNS 2013 kembali mengumumkan kelulusan tenaga honorer K-II se Provinsi Bali. “Sebanyak 1.452 tenaga honorer kategori dua dari 10 pemerintah daerah yang ada di provinsi Bali dinyatakan lulus seleksi CPNS,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman.

Dari jumlah itu, terdiri dari 53 orang K-II dari Pemerintah Provinsi Bali, dari Kabupaten Buleleng ada 284 orang. Sedangkan Kabupaten Jembrana sejumlah 34 orang, Kabupaten Klungkung 41 orang, Kabupaten Gianyar 121 orang, Kabupaten Karangasem 84 orang, Kabupaten Bangli 39 orang, Kabupaten Badung 182 orang, Kabupaten Tabanan 364 orang, dan dari Kota Denpasar sejumlah 250 orang.

Masih pada tanggal 11 Februari 2014, Panselnas mengumumkan peserta lulus dari 26 pemda se-provinsi Jawa Barat, terdiri dari Pemprov Jabar, 8 kota dan 17 kabupaten dan sebanyak 16.262 orang dinyatakan lulus. Jumlah itu terdiri dari 309 orang tenaga honorer kategori II dari Pemprov Jawa Barat. Sedangkan dari Kabupaten Bogor sebanyak 1.129 orang, Kabupaten Sukabumi 677 orang, Kabupaten Cianjur 1.142 orang, Kabupaten Bekasi 1.120 orang.

Sementara dari Kabupaten Karawang ada 586 orang, Kabupaten Purwakarta 376 orang, Kabupaten Subang sejumlah 1.619 orang, Kabupaten Bandung 1.013 orang, Kabupaten Sumedang 970 orang, Kabupaten Garut 1.285 orang, Kabupaten Tasikmalaya ada 535 orang, Kabupaten Ciamis 613 orang, Kabupaten Cirebon sebanyak 424 orang. Kabupaten Kuningan 527 orang, Kabupaten Indramayu 201 orang, Kabupaten Majalengka 513 orang, dan Kabupaten Bandung Barat 539 orang.

Kota Bandung sebanyak 813 orang, Kota Bogor 257 orang, Kota Sukabumi 126 orang dari, Kota Cirebon 116 orang, Kota Bekasi 838 orang dari, Kota Depok 250 orang dari, Kota Cimahi 71 orang dari, dan 213 orang dari Kota Tasikmalaya.

Untuk informasi selengkapnya tentang kementerian/lembaga dan nama-nama peserta yang lulus dapat dilihat pada website KemenPAN-RB, BKN, Liputan6, dan JPNN.

Hari ketiga (tanggal 12 Februari 2014) pengumuman kelulusan honorer kategori II diawali dari Jawa Timur, yang meliputi 39 instansi, yakni Pemprov, 29 kabupaten dan 9 kota.

Sebanyak 1.090 orang tenaga honorer kategori II Kota Surabaya yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Sementara Kabupaten Banyuwangi, tenaga honorer sebanyak 1.070 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri hanya memperoleh 77 orang yang lulus.

Setelah paginya mengumumkan kelulusan tenaga honorer K-2 Jawa Timur, siang hari Panselnas mengumumkan  kelulusan honorer K-2 di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sebanyak 38 pemda, yakni 3 pemprov, 7 pemkot, dan 28 pemkab yang menyelenggarakan seleksi tenaga honorer K-2.

Di Kalimantan Barat, ada 15 instansi, yakni Pemprov, dua pemkot dan 12 pemerintah kabupaten. Di Kalimantan Tengah jumlahnya juga 15 pemda, yakni Pemprov, dua Pemkot, dan 12 Pemkab. Sedangkan Kalimantan Timur hanya ada 8 pemda, yakni Pemprov, tiga Pemkot dan 4 Pemkab.

Anda dapat mendownload nama-nama peserta yang lulus melalui website KemenPAN-RB, atau dengan mengklik tautan ini.

Penantian Tenaga Honorer K2 (4)

Lombok Barat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap ratusan honorer kategori 2 (K2) yang terancam kehilangan pekerjaan setelah pengumuman kelulusan CPNS dalam waktu dekat ini. Sebagai pertimbangan, Pemkab harus mempertimbangkan masa pengabdian mereka yang lebih dari lima tahun. Mengingat sebagian besar honorer K2 adalah guru, Pemkab juga harus memikirkan kekurangan guru di daerah ini.

Peringatan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat, M. Zain Darmat, saat dihubungi Radar Lombok senin kemarin.

“Mereka ikut tes CPNS dengan syarat telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Nah ini seharusnya jadi pertimbangan utama. Kasihan mereka sudah lama mengabdi namun natinya tidak akan diurus,” ungkap Zain.

Seperti diberitakan Radar Lombok sebelumnya, ratusan tenaga honorer K2 di Lombok Barat yang saat ini menunggu pengumuman tes CPNS terancam kehilangan pekerjaa. Sebagian besar mereka dipastikan tidak lulus. Sementara Pemkab sendiri tidak menjamin mereka bisa direkrut menjadi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Jumlah honorer K2 yang ikut tes beberapa waktu yang lalu sebanyak 736 orang dari total 755 orang secara keseluruhan. Mereka termasuk dalam lebih dari 600 ribu peserta tes CPNS K2 diu seluruh Indonesia. Pusat sudah memastikan pengumuman akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ketentuannya, hanya 30 persen peserta yang akan lulus atau sekitar 181.500 orang.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, Pemkab harus kreatif melakukan langkah-langkah “penyelamatan” dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya menyangkut lama mengabdi mereka. Pertimbangan lainnya adalah karena sebagian besar mereka guru, sementara daerah ini masih kekurangan guru. Zain yakin, pemerintah pusat nantinya bisa menerima alasan-alasan daerah lewat mekanisme anggaran yang digelontorkan.

Hingga saat ini, Pemkab memang belum memikirkan masalah ini. Sekretaris Daerah Lobar, H.M. Uzair mengatakan, akan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan untuk mereka yang gagal tes CPNS dari jalur honorer K2. Namun Uzair tidak menjelaskan jalan keluar seperti apa yang akan dipilih.

Sejak awal, tes CPNS honorer K2 memunculkan berbagai masalah mulai dari dugaan pencaloan saat pemberkasan maupun dugaan pemalsuan keterangan lama mengabdi oleh honorer agar dapat masuk pemberkasan.

Pada rapat pimpinan SKPD yang digelar beberapa waktu yang lalu, Pemkab Lombok Barat telah menegaskan tidak akan lagi mengangkat tenaga honorer daerah (honda) maupun tenaga kontrak karena harus disesuaikan dengan kondisi finansial daerah. Pemkab juga masih menunggu petunjuk teknis pengangkatan pegawai dengan status perjanjian kerja sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yang belum lama ini disahkan dan diberlakukan. (git/Radar Lombok).

Penantian Tenaga Honorer K2 (3)

Lombok Timur

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur tahun 2014, sudah dialokasikan honor bagi tenaga K2 (kategori dua) yang diangkat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Pengangkatan dilakukan oleh Bupati Lotim melalui Surat Keputusan (SK) yang ditargetkan akan tuntas sebelum Februari mendatang.

Sejauh mana perkembangan dan kejelasan serta transparansi pengangkatan K2 daerah, dibahas oleh Disdikpora Lotim dengan Komisi II DPRD Rabu, 15 Januari di ruang rapat Komisi II Kantor DPRD Lotim. Kepala Disdikpora Lotim, Yanis Maladi menjelaskan, bahwa pengangkatan K2 daerah sesuai harapan pemerintah pusat agar daerah bisa mengakomodir K2 pusat yang tidak lulus seleksi. Seperti diketahui hanya 30 persen yang diterima menjadi PNS melalui seleksi K2 pusat. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah pusat belum mengumumkan nama-nama mereka yang lulus seleksi.

Tentunya hal ini berdampak pula pada pengangkatan K2 daerah yang semula sudah tuntas Januari ini. Namun setelah pihaknya menganlisa data K2 pusat lalu dan menerima banyak masukan dari berbagai pihak terungkap bahwa data K2 banyak yang tidak sesuai. “Padahal kami ingin seadil-adilnya dalam penyeleksian ini,” ungkapnya.

Karena itu, saat ini secara tertutup pihaknya telah meminta usulan sekolah mengenai nama guru tidak tetap (GTT) yang diusulkan masuk nominasi K2 sesuai syarat yang ada. Tujuannya untuk menghindari adanya permainan oknum yang bertindak sebagai calo-calo tenaga K2.

Diantara syarat masuk dalam daftar nominasi adalah minimal telah 5 tahun mengajar, mengantongi surat pernyataan dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar mengajar di sekolah tersebut dalam kurun waktu lama secara terus-menerus. Nantinya mereka yang dianggap pantas menjadi tenaga K2 daerah akan di Sk-kan Bupati.

Bagi GTT yang mendapatkan SK, direncanakan akan mendapat honor sekitar Rp 550.000,- per bulan. Namun jumlah ini masih sedang dihitung dimana besarannya sangat tergantung dari jumlah guru yang di SK-kan.

Dari Komis II DPRD, H. Qiyamudin Saman mendukung upaya daerah untuk mengangkat tenaga honor guru melalui APBD. Dukungan itu telah diberikan melalui persetujuan anggaran oleh DPRD Lotim untuk dialokasikan pada APBD 2014 sebesar Rp 1 M per tahun. “Pemerintah harus kreatif untuk bisa menelurkan kebijakan yang bisa berdampak baik bagi pendidikan di Lotim,” ujarnya.

Disisi lain, Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. Huspiani mengatakan berdasarkan jumlah K2 pusat ada sebanyak 1.700 guru yang masuk K2. Harus dipikirkan oleh pemerintah akan dikemanakan guru K2 yang tidak lulus seleksi. Selain itu dalam verifikasi GTT yang akan masuk nominasi K2 yang sedang dilakukan pemerintah, Disdikpora Lotim diminta unutk transparan menyangkut nama-nama yang nantinya masuk K2 daerah. Sedangkan anggota Komisi II lainnya, Irfan Bana berharap tidak hanya guru sekolah negeri yang masuk K2 daerah, namun juga bisa diakomodir guru yang mengajar di madrasah. (ifi/Radar Lombok)

Penantian Tenaga Honorer K2 (2)

Surat tentang Penundaan Pengumuman Lulus Seleksi Honorer K2 yang semula tanggal 5 Februari 2014

Kepala Badan Kepagawaian Daerah dan Diklat (BKD) NTB, H.M. Suruji mengatakan, hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kategori 2 (K2) akan diambil oleh Sekretaris Daerah (sekda), HM. Nur di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2014. Hal itu berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam rapat terakhir yang dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenenpan-RB) pekan lalu. Namun sayangnya, kata Suruji, informasi jadwal pengambilan hasil K2 ini hanya sebatas hasil rapat saja. Belum ada perintah tertulis atau surat resmi terkait hal tersebut.

Sekarang ini kata Suruji, kebanyakan jadwal yang direncanakan oleh Kemenpan-RB terkait kapan pengumuman ini kerap kali meleset dan molor dari waktu yang ditetapkan. Sehingga dia sendiri tidak berani menjami apakah tanggal 5 Februari ini merupakan jadwal pasti pengambilan hasil ujian di Kemenpan-RB.

Suruji juga mengungkapkan, hingga saat ini dirinya juga belum mengetahui bagaimana teknis kelululsan para CPNS K2. Termasuk dengan standar passing grade (nilai minimal kelulusan) yang harus dilalui oleh para peserta. Semuanya masih menunggu surat resmi dari Kemenpan-RB.

Jika nanatinya sekda benar melakukan pengambilan hasil pada tanggal 5 Februari kata Suruji, maka kemungkinan akan dilakukan pengumuman serentak di NTB sehari atau dua hari setelah hasil ujian tersebut diterima oleh sekda.

Sementara itu, ratusan ribu tenaga honorer K2 yang sudah menjalani tes CPNS tahun lalu, siap-siap gigit jari. Pasalnya dari jumlah K2 yang hampir mencapai 650 ribu orang, pemerintah hanya akan meluluskan sekitar 150 ribu atau setara dengan 30 persennya saja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenenpan-RB) menjadwalkan pengumuman kelulusan atau pengangkatan TH K2 menjadi CPNS digelar pada tanggal 5 Februari. Posisi saat ini hasil pemindaian sekaligus pengumuman kelulusan sudah diserahkan ke masing-masing instansi pusat maupun daerah. (zul/wan/Radar Lombok)

Penantian Tenaga Honorer K2 (1)

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari total 648.982 peserta honorer kategori dua (K2) se-Indonesia yang mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hanya memberikan kuota 30 persen atau sekitar 194.694 posisi CPNS bagi seluruh peserta.

Kepala Bidang Data dan Informasi BKD dan Diklat NTB, Masyhuri mengatakan, meskipun kuota yang diberikan sebanyak 194.694 orang, bukan berarti Kemenpan-RB akan meluluskan sesuai jumlah kuota. Kemenpan-RB tetap akan mengacu kepada passing grade atau batas minimal nilai kelulusan dari tes kompetensi dasar (TKD) yang telah diikuti serempak pada 3 November 2-13 lalu. “Jika banyak yang tidak memenuhi passing grade, bisa jadi jumlah 30 persen itu tidak akan terisi semua,” ungkapnya.

Di NTB sendiri, kata Masyhuri, jumlah peserta tes CPNS honorer K2 sebanyak 19.503 orang, terdiri dari lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 99 orang, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 755 orang, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2.821 orang, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.799 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 431 orang, Kota Mataram sebanyak 1.250 orang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1.359 orang, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.788 orang, Kabupaten Dompu sebanyak 1.558 orang, Kabupaten Bima sebanyak 4.935 orang dan Kota Bima sebanyak 2.708 orang.

Menurut asumsi, sesuai dengan perhitungan matematis lanjut Masyhuri, kuota 30 persen yang ditetapkan Kemenpan-RB ini juga akan berlaku di daerah termasuk NTB, baik lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. “Misalnya saja, di lingkup provinsi NTB jumlah peserta 99. Kuota yang diberikan hanya 30 persen atau sekitar 30 orang yang akan diluluskan,” ungkapnya. Dengan demikian maka perkiraan lulus untuk masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

Kuota	Peserta	Lulus	Sisa
Lombok Barat	755	227	529
Lombok Tengah	2.821	846	1.975
Lombok Timur	1.799	540	1.259
Lombok Utara	431	129	302
Kota Mataram	1.250	375	875
Sumbawa Barat	1.359	408	951
Sumbawa	1.788	536	1.252
Dompu	1.558	467	1.091
Bima	4.935	1.481	3.455
Kota Bima	2.708	812	1.896
Provinsi NTB	99	30	69
Seluruhnya	19.503	5.851	13.652

Sedangkan waktu pengumuman kelulusan K2 ini lanjutnya, sampai saat ini masih tetap pada minggu keempat bulan Januari. Hal itu merujuk pada surat terakhir yang diterima oleh BKD dan Diklat NTB dari Kemenpan-RB. Sesuai prosedur, nantinya Sekretaris Daerah NTB, M. Nur akan secara langsung mengambil hasilnya ke Jakarta, hingga pada waktunya nanti akan diumumkan di koran lokal dan website Kemenpan-RB sendiri.

“Tanggal pastinya kita belum tahu, kita hanya diberi tahu pada minggu keempat Januari. Semoga saja tidak molor, karena informasi dari pusat saat ini masih banyak LJK yang belum diperiksa,” jelasnya.  (zul/Radar Lombok)

Anggaran Kesehatan Lombok Timur Diusahakan Rp 90 Milyar

Untuk merealisasikan komitmen dalam peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah, Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy, tengah mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan di bidang kesehatan pada tahun anggaran 2013 mendatang. Peningkatan itu diupayakan bisa menembus 6,9% atau Rp 90 Milyar dari total APBD Lombok Timur. Jumlah ini meningkat dari anggaran tahun 2012 sebesar Rp 82 Milyar.

Diluar anggaran tersebut, pemda juga berencana menganggarkan Rp 2,5 Milyar khusus untuk pengadaan ambulans desa, terutama untuk desa terpencil. Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan dan memodifikasi kendaraan barang jenis tosa yang nantinya akan disulap menjadi kendaraan yang cukup representatif untuk mengangkut pasien seperti pasien melahirkan dan lain-lain.

Hal itu dilakukan guna mensiasati kurangnya ambulans yang tersedia untuk melayani sekian banyak penduduk Lombok Timur yang tersebar di 254 desa/kelurahan.

Anggaran sebesar Rp 2,5 Milyar itu akan digunakan untuk pengadaan 100 unit ambulans desa, sementara teknis pembagiannya akan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan terutama bagi desa-desa terpencil.

Anggaran 2013 juga difokuskan untuk memberikan perhatian bagi tenaga kontrak dan tenaga sukarela di bidang kesehatan yang pada tahun 2012 jumlahnya 657 orang, maka pada tahun mendatang jumlahnya akan ditambah menjadi 800 tenaga. Demikian juga dengan honor yang diberikan, dari Rp 250.000 menjadi Rp 450.000.

Guna mensiasati kurangnya tenaga kesehatan, pemda akan mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT), terutama tenaga dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, pemda juga memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan S2 ataupun dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli kesehatan di Lombok Timur yang jumlahnya masih minim.

Demikian antara lain disampaikan Bupati Lombok Timur dalam acara Resepsi Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48 di Pendopo Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, H. Soeroto, M.Kes menjelaskan tema sentral HKN 2012 secara nasional adalah “Indonesia Cinta Sehat, Ibu Selamat Anak Sehat.” Tema ini mengajak masyarakat untuk selalu cinta perilaku sehat, cinta lingkungan sehat, peduli kesehatan ibu melahirkan, mengupayakan anak Indonesia yang sehat dan cerdas dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dinas kesehatan terus berupaya meningkatkan pembangunan bidang kesehatan. Hal ini nampak dari perkembangan sejumlah indikator kesehatan seperti Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI mampu ditekan dari target 325 per 100 ribu persalinan menjadi 114 orang pada tahun sebelumnya 159, sedangkan AKI nasional 226. AKB mampu ditekan menjadi 17 orang dari 22 orang pada tahun sebelumnya. Temuan kasus gizi buruk sampai November 2012 hanya 2,71% dari target 2,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa Lombok Timur mampu menekan angka gizi buruk dari tahun sebelumnya sebesar 2,8%, sedangkan angka nasional 3%.

Pada kesempatan tersebut, ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Ny. Tatik Sukiman Azmy menyematkan pin pada Duta ASI Lombok Timur, yakni Hj. Sri Utami Afianty, M.Ap. (Kepala Badan PPKB Lotim) dan pin emas kepada bidan desa Pijot yang telah berhasil membawa desa Pijot bebas kematian ibu melahirkan selama 11 tahun berturut-turut.

(Sumber: Yuni-Humas, Radar Lombok)