Persiapan Pelantikan Bupati Lotim Periode 2013-2018

Bupati terpilih periode 2013-2018

Seperti kita ketahui bahwa dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada tanggal 13 Mei lalu, pasangan calon H. Moh. Ali Bin Dachlan dan Drs. H. Khaerul Warisin. M.Si berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Sebagaimana dijadwalkan bahwa pelantikan Bupati terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, sehingga saat-saat pelantikan tinggal menghitung hari. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah mulai sibuk melakukan berbagai persiapan, dan rencana pelantikan itu akan digelar dalam suatu sidang istimewa DPRD Lotim. Sedangkan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur akan dilaksanakan di Pendopo Bupati pada hari yang sama.

Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Lotim terpilih langsung akan dilaksanakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGHM. Zainul Majdi,MA., atas nama Menteri Dalam Negeri. Akan dihadiri pula oleh para pejabat penting seperti anggota DPR-RI asal Lotim, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD), DPRD Propinsi NTB, Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Kabupaten/kota se-NTB, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta diperkirakan ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan secara langsung jalannya pelantikan.

Untuk menjamin kelancaran acara pelantikan, maka semua persiapan disusun dan ditangani secara detil dan terencana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya hambatan sekecil apapun. Sebanyak 1.226 personil aparat keamanan akan diterjunkan untuk mengawal acara ini, dan bahkan kantor DPRD sebagai lokasi pelantikan akan dikelilingi dengan kawat berduri. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu panitia mengharapkan kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif terutama sebelum, saat dan setelah pelantikan dilaksanakan mengingat pelaksanaan acara berlangsung pada “hari pendek”, maka panitia pelaksana akan mengelola waktu dengan sebaik-baiknya agar acara berlangsung sesuai dengan waktu yang sudah disusun.

Menuju Keputusan Hari Jadi Lombok Timur (3)

Lombok Timur Dari Bupati ke Bupati

1.  Idris H.M. Djafar (1 November 1958 – 2 Juli 1960)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terbentuk. Disusul dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Tingkat I NTB yang terdiri dari 6 (enam) Daerah Tingkat II, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Sumbawa dan Dompu. Oleh karena itu, secara yuridis formal daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958.

Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II lombok Timur secara nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah Tk II Lombok Timur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 yaitu Idris H.M. Djafar terhitung 1 Nopember 1958.

2.  Lalu Muslihin (2 Juli 1960 – 24 November 1966)

Ketentuan menetapkan bahwa setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun pejabat sementara Kepala Daerah harus sudah membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan memilih Kepala Daerah yang definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959 DPRD Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa.

Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur dengan keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan mengusulkan L. Muslihin sebagai Kepala Daerah yang kemudian mendapat persetujuan pemerintah pusat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960. Dengan demikian L. Muslihin adalah Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama sebagai hasil pemilihan oleh DPRD Tingkat II Lombok Timur. Jabatan tersebut berakhir sampai 24 Nopember 1966.

Pada masa pemerintahan L. Muslihin, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 16 Mei 1965 Nomor 228/Pem.20/1/12 diadakan pemekaran dari 5 distrik menjadi 18 distrik (Kecamatan) yang membawahi 73 desa, yaitu Kecamatan Selong, Dasan Lekong, Tanjung, Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok, Sikur, Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya, Sambelia dan Terara.

3.  Rahadi Tjipto Wardoyo (24 November 1966 – 15 Agustus 1967)

Dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor UP.14/8/37-1702 tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin berakhir dan diganti oleh Rahadi Tjipto Wardoyo sebagai pejabat Bupati sampai dengan 15 Agustus 1967.

4.  R. Roesli (15 Agustus 1967 – 7 Februari 1979)

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.9/2/15-1138 tanggal 15 Agustus 1967 diangkatlah R.Roesdi menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur kedua yang definitif. Pada masa pemerintahan R. Roesdi dibentuk alat-alat kelengkapan Pemerintah Daerah seperti Badan Pemerintah Harian dengan anggota H.L.Moh. Imran, BA, Mustafa, Hasan, L. Fihir dan Moh. Amin.

Pada periode ini atas pertimbangan efisiensi dan rentang kendali pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana maupun personil diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18 menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Sukamulia, Sakra, Keruak, Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya dan Sambelia.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/7/18/15-470 tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur diperpanjang untuk masa jabatan kedua. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, kedudukan Bupati dipertegas sebagai penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada periode ini dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah kecamatan pada masa ini masih tetap 10 kecamatan sedangkan desa berjumlah 96 dengan rincian desa swakarsa 91, swadaya 2 dan swasembada 3 desa. Jumlah dinas 6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Perikanan, Perkebunan, Kesehatan, PU dan Dispenda sedangkan instansi vertikal 19 buah.

5.  Saparwadi (7 Februari 1979 – 13 Maret 1987)

Selanjutnya pada periode 1979-1988 Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Saparwadi yang ditetapkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.7/4/31 tanggal 7 Februari 1979. Jabatan ini dipangku selama 2 periode namun berakhir sebelum waktunya karena beliau meninggal dunia pada 13 Maret 1987. Pada periode ini terjadi pergantian Sekwilda dari Moh. Amin kepada Drs. L. Djafar Suryadi.

6.  Drs. L. Djafar Suryadi (13 Maret 1987 – 13 Juli 1988)

Oleh karena meninggalnya Saparwadi maka oleh Gubernur NTB Gatot Suherman ditunjuk Sekwilda H. L. Djafar Surayadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK Nomor 314 tahun 1987 tanggal 21 Desember 1987.

6. Abdul Kadir (13 Juli 1988 – 1993)

Kemudian dengan keputusan DPRD Nomor 033/SK.DPRD/6/1988, DPRD berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah yaitu Abdul Kadir dengan 36 suara, H.L.Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul Hakim 4 suara, dengan demikian maka Abdul Kadir berhak menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK Mendagri Nomor 131.62-556 tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini berakhir sampai tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi pergantian Sekwilda dari Drs. Djafar Suryadi kepada Drs. H. L. Fikri yang dilantik 23 Nopember 1989.

7.  Moch. Sadir (28 Juli 1993 – 1999)

Periode berikutnya tahun 1993-1998 Bupati Lombok Timur dijabat Moch. Sadir yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-608 tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik 28 Juli 1993. Pada masa kepemimpinan nya dibangun Wisma Haji Selong, Taman Kota Selong, Pintu Gerbang Selamat Datang serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini H.L. Fikri selaku Sekwilda ditarik ke Propinsi untuk sementara menunggu Sekwilda yang definitif ditunjuklah Moch. Aminuddin,BA Ketua BAPPEDA saat itu sebagai Pelaksana Tugas Sekwilda sampai dengan dilantiknya H. Syahdan, SH.,SIP. sebagai Sekwilda definif berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-576 tanggal 8 Februari 1996.

8.  H. Syahdan, SH.,SIP (1999 – 2003)

Ditengah situasi negara yang sedang dilanda berbagai krisis dan berhembusnya era reformasi yang ditandai berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998, bulan Agustus 1998 DPRD Dati II Lotim berdasarkan hasil Pemilu 1997 megadakan pemilihan Bupati Lombok Timur masa bakti 1999-2003. Tiga calon Bupati saat itu adalah H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH,Achman Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH.,SIP. Dalam pemilihan itu H. Syahdan, SH.,SIP. terpilih sebagai Bupati dengan memperoleh suara 23, H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, meperoleh 21 suara sedangkan Achman Muzahar, SH tidak mendapat suara.

Pada kepemimpinan H. Syahdan, SH jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dijabat oleh H. L. Kamaluddin, SH yang dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-2145 tanggal 26 Mei 1999.

9. H. Moh. Ali bin Dachlan (2003 – 2008)

Sebagai dampak bergulirnya era reformasi pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti banyak partai politik. Dari hasil Pemilu 1999 di Lombok Timur berhasil membentuk DPRD periode 1999-2004. Pada periode ini berlangsung suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur. DPRD berhasil menetapkan 5 pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pada pemilihan yang berlangsung sangat demokratis ini berhasil terpilih H. Moh. Ali Bin Dachlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H. Rachmat Suhardi, SH sebagai Wakil Bupati Lombok Timur untuk masa bakti 2003-2008. Pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-462 Tahun 2003 dan Nomor: 132.62-463 Tahun 2003 tertanggal 27 Agustus 2003.

Tahun 2004 berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPD, DPRD I, DPRD II, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Kabupaten Lombok Timur berhasil terbentuk DPRD Periode 2004-2009 dan dilantik pada tanggal 5 Agustus 2004, sedangkan Pimpinan DPRD dilantik pada tanggal 18 Mei 2005 dengan Ketua H. M. Syamsul Luthfi, SE, Wakil Ketua TGH. Nasruddin dan H. Syamsuddin Gahtan. Pada tahun 2006 berlangsung pergantian jabatan Sekretaris Daerah dari H. L. Kamaluddin, SH kepada penggantinya L. Nirwan, SH.

10.  H.M. Sukiman Azmy (2008 – 2013)

Pada tanggal 7 Juli 2008 Lombok Timur melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah. Berdasarkan hasil rapat rekapitulasi perhitungan suara oleh KPUD Lotim, pasangan H.M. Sukiman Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (SUFI) meraih suara terbanyak yakni 49,90 persen suara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52 – 650 Tahun 2008 pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa bhakti 2008-2013.

Pada masa ini terjadi pemekaran kecamatan dan desa secara besar-besaran, sehingga sampai akhir 2012 jumlah kecamatan di Lombok Timur 20 dan desa/kelurahan sebanyak 255. Untuk pemekaran Kabupaten mesih dalam proses pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan DPR RI. Pada masa ini pula berlangsung pergantian jabatan Sekretaris Daerah dari L. Nirwan, SH. Digantikan oleh Usman Muhsan, SH.

(Sumber: Website Pemkab Lotim/Humas)

Bupati Lombok Timur Terima Penghargaan Kemenag RI

Untuk kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini Menteri Agama menganugerahkan penghargaan kepada Bupati H.M. Sukiman Azmy berkat kepedualiannya dalam memajukan pendidikan Islam di kabupaten ini.

Untuk menerima penghargaan itu, Bupati Lotim diundang langsung untuk hadir di Auditorium Kemneterian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat. Terpilihnya sebagai penerima penghargaan karena dinilai telah memberikan perhatian dan kepedulian yang besar terhadap pendidikan Islam dan keagamaan.

Penilaian terhadap Bupati Lotim dilakukan oleh tim penilai langsung dengan melihat kondisi daerah, berdasarkan pengisian instrumen penjaringan data awal oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan presentasi tim yang diutus tersebut ditentukan bupati/walikota yang akan berhak menerima penghargaan. Bupati Lotim terpilih bersama 5 bupati/walikota lainnya se Indonesia, antara lain Kabupaten Kudus, Kuningan, Jambi dan dua lainnya.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lotim, H. Nasrudin, M.Ag, selama kepemimpinan H.M. Sukiman Azmy di daerah ini, telah banyak digulirkan kebijakan yang sangat menunjang perkembangan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan agama maupun keagamaan dari berbagai tingkatan pendidikan. Ini membuat pihak Kemenag Lotim merasakan harmonisasi hubungan dengan jajaran pemda dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.

Beberapa contoh upaya Bupati dalam memajukan pendidikan agama antara lain seperti dalam perluasan lahan madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri Wanasaba di Beririjarak, menghibahkan tanah seluas 10 hektar untuk pembangunan Madrasah Aliyah Insan Cendekia di Kecamatan Sakra dan lain-lain.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Drs. Iswan Rakhmadi, MM mengemukakan, Bupati Lotim sangat konsen terhadap pendidikan agama dan kegiatan keagamaan, karena memandangnya sebagai sarana urgen dalam pembentukan karakter bangsa, khususnya insan yang berakhlakul karimah. Selain membuat keputusan untuk mendukung pendidikan agama, Bupati juga memberikan bantuan dana pembinaan pondok pesantren, bantuan kepada penyuluh agama, guru ngaji dan marbot masjid, bantuan dana penghayatan dan pengamalan ajaran agama, penerbitan buku khutbah jum’at, bantuan untuk siswa miskin dan lain-lain.

Pemkab Lotim juga telah menindaklanjuti surat Ketua Umum LPTQ Provinsi NTB mengenai Gerakan Maghrib Mengaji. Sementara di sekolah-sekolah dihimbau untuk membaca al-Qur’an sebelum memulai kegiatan belajar dan bagi PNS, TNI/Polri dihimbau untuk menyelenggarakan acara Imtaq pada hari Jum’at pagi setiap minggu keempat sebelum beraktivitas di kantor.

Dalam mengentaskan buta aksara al-Qur’an, Bupati melalui APBD tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600.000.000. Demikian pula untuk tahun anggaran 2013 juga dianggarkan jumlah yang sama. (Zar-Humas/Radar Lombok)

Jelang Pemilukada (3): KPU Bintek PPS, Sekretaris dan PPK Kecamatan Suela

Dalam rangka mewujudkan pemahaman bersama mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur menyelenggarakan bimbingan teknik kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta sekretarias dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kecamatan Suela pada hari Ahad, 16 Desember 2012 di Aula Kantor Camat Suela.

Salah seorang anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dalam bintek tersebut antara lain menjelaskan edaran KPU mengenai persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, karena saat ini sedang berada pada tahap penerimaan calon dari perseorangan. Dikatakan bahwa salah satu persyaratannya adalah melampirkan daftar nama dan poto copy KTP pendukung sebanyak 38.163 dan menyebar minimal pada setengah jumlah kecamatan. Selanjutnya KPU melalui PPS dan PPK menindaklanjuti dengan verifikasi pendukung tersebut di masing-masing desa.

Acara bintek diikuti oleh 5 orang PPK, 24 orang PPS dan 8 sekretaris sewilayah Kecamatan Suela. Dalam hal data, KPU menyampaikan bahwa data yang diterima KPU dari pemerintah memang masih belum akurat, salah satu penyebabnya adalah banyaknya desa yang sudah mengadakan pemekaran, dimana data penduduk desa baru masih terdaftar di desa induk, sehingga jika kurang hati-hati, maka ada kemungkinan kekeliruan, terutama ketika desa induk mencoret nama-nama pemilih yang bukan lagi warga desa setempat, sementara desa pemekaran tidak mencatatnya dalam daftar pemilih di desanya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara desa induk dengan desa pemekaran untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga tidak ada nama pemilih yang ganda dan tidak ada pula warga yang kehilangan hak pilihnya.

Pengobatan Gratis di Desa Mekar Sari Kec. Suela

Dalam rangkaian memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Kabupaten Lombok Timur tahun 2012, pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama segenap jajarannya melaksanakan bakti sosial yang dipuasatkan di Desa Mekar Sari Kecamatan Suela pada tanggal 4 November 2012. Bakti sosial yang merupakan cermin budaya gotong royong mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Bentuk bakti sosial tersebut selain pembangunan sarana desa juga dilakukan pelayanan pengobatan gratis bagi warga desa Mekar Sari khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Bupati Lombok Timur bersama UPTD Dikpora dan Camat Suela

Dalam pelayanan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menurunkan beberapa dokter dan petugas kesehatan, termasuk beberapa pimpinan puskesmas seperti Pusesmas Plus Aikmel, Puskesmas Labuhan Lombok dan tuan rumah Puskesmas Suela. Ratusan warga yang datang untuk berobat, memeriksakan kesehatan dan konsultasi dapat dilayani dengan baik. Salah seorang warga yang ditemui Sekdes Suntalangu seusai dilayani mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan sangat memuaskan. “Saya sangat senang dengan adanya pelayanan secara langsung seperti ini. Ini merupakan bukti keperpihakan dinas kesehatan (maksudnya pemerintah, red) kepada rakyat kecil seperti saya. Saya berharap, kegiatan seperti ini dapat dilakukan sesering mungkin, sehingga kami yang tidak sempat mengunjungi pusat-pusat kesehatan dapat memperoleh pengobatan secara gratis,” katanya.

Bupati Lombok Timur

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Bupati Lombok Timur, Drs. H. Sukiman Azmy menyempatkan diri bersilaturrahmi dengan tokoh masyarakat Desa Suntalangu. Hadir dalam acara tersebut antara lain Camat Suela, Kapolsek Suela, beberapa Kepala Desa, beberapa KCD lingkup kecamatan Suela dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat yang telah banyak berperan serta dalam memajukan Lombok Timur selama 4 tahun pemerintahan beliau. Beberapa kemajuan telah dicapai, walaupun masih banyak pula yang perlu dibenahi dan diselesaikan.

Sasaran pembangunan yang dicanangkan Bupati Lombok Timur banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama dalam bidang infrastruktur, sarana jalan, listrik dan air bersih serta beberapa sektor lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat bermanfaat dalam waktu yang lama, peran serta masyarakat terus diharapkan. Masyarakat hendaknya turut serta bukan saja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, tetapi juga dalam memeliharanya.Sehingga dengan demikian, keterbatasan anggaran daerah dapat dicukupi dengan swadaya masyarakat. Maka acara bakti sosial dalam rangka HKN ini selain bertujuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga dimaksudkan untuk semakin merangsang peningkatan semangat gotong royong.

Menyinggung pemekaran desa/kelurahan, dikatakan bahwa Lombok Timur yang pada tahun 2008 hanya terdiri dari 10 kecamatan dan 105 desa, maka setelah diadakan pemekaran, sampai saat ini di Lombok Timur sudah ada 20 kecamatan dan 254 Desa/Kelurahan. “Kecamatan Suela rupanya “pelit” dalam pemekaran, sehingga selama ini hanya ada dua desa pemekaran yaitu Mekar Sari dan Puncak Jeringo. Sedangkan yang paling banyak memiliki “anak” adalah kecamatan Aikmel, yang sebelumnya hanya ada 7 Desa, kini mekar menjadi 24 desa,” kata Bupati.

Himbauan

Bupati Resmikan Balai Pengobatan Masjid

Untuk pertama kalinya di Lombok Timur, Yayasan Masjid Annur Pohgading Kecamatan Pringgabaya merintis Balai Pengobatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lengkap seperti balai pengobatan, took obat, paramedis dan lain-lain. Bahkan yayasan ini sudah memiliki mobil ambulans untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy dimandat oleh panitia guna melakukan pengukuhan kepengurusan yayasan masjid sekaligus meresmikan balai pengobatan dan pengoperasian ambulan yang dimiliki yayasan tersebut.

Bupati dalam kesempatan itu juga memberikan bantuan dana sebesar seratus juta rupiah bagi pembentukan Baitul Mal Watakwil (BMT) untuk dikelola oleh Yayasan Masjid Annur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pohgading.

Melalui pencanangan BMT tersebut, bupati berharap akan dapat berkembang pada desa atau daerah lainnya, sehingga taraf hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan. Sekaligus juga untuk membantu masyarakat kecil yang selama ini sering terlilit persoalan dengan lembaga keuangan yang berpraktik rentenir.

“Kita perlu meningkatkan keshalihan sosial. Wacana BMT yang nantinya akan dijalankan oleh Yayasan Masjid Annur Pohgading merupakan wujud dari lembaga keuangan yang bernuansa Islami dan berwawasan keummatan. Semoga bantuan ini dapat ditambah oleh para dermawan yang ada di Pohgading sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat dibantu, sekaligus nantinya yayasan ini akan terus berkembang dan menjalankan berbagai usaha dan kegiatan yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat”, kata Bupati Lombok Timur dalam sambutannya setelah mengimami sholat Jum’at di masjid tersebut.

Acara peresmian yayasan diawali dengan kegiatan sunatan massal dan berobat gratis. Sebanyak 35 orang anak melakukan sunatan massal yang ditangani oleh 5 orang tenaga medis yang diambil dari dua puskesmas yaitu puskesmas Batuyang dan Labuhan Lombok.

Sedangkan pengobatan gratis diberikan kepada 400 orang lebih masyarakat miskin dari enam dusun yang ada di Desa Pohgading. Pengobatan gratis oleh yayasan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Lombok Timur melalui puskesmas Batuyang. Pelayanan dipusatkan di lingkungan masjid Annur dan dilayani oleh tiga orang dokter yang diambil dari Puskesmas Sambelia, Aikmel dan Rumah Sakit Medikal. Juga dibantu oleh beberapa orang paramedis dari Puskesmas Batuyang.

Sekretaris Yayasan Masjid Annur, Syamsul Wajdi, S.Pd mengatakan bahwa pelayanan dilaksanakan mulai jam 08.00 WITa hingga jam 11.00. Meski sudah ditutup masyarakat terus berdatangan untuk meminta pelayanan berobat gratis dan semuanya dapat dilayani.

Sementara itu, coordinator tim kesehatan pada kegiatan tersebut, Sahdan mengatakan,”Berbagai obat, khususnya bagi penanganan 10 macam penyakit yang dominan di masyarakat telah kami siapkan, yang kesemuanya kita pasok dari Puskesmas Batuyang.”

Masjid merupakan pusat kegiatan ummat baik berupa ibadah, ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan. “Demi membentuk karakter islami, masyarakat Pohgading menyatukan diri lewat masjid ini. Maka hendaknya, segala aktivitas ummat islam dapat diatur melalui masjid. Melalui yayasan ini diharapkan segala aktivitas dan kegiatan akan memiliki jangkauan yang lebih luas,” kata Ketua Yayasan Masjid Annur Pohgading, Prof DR Muh Ichsan.

Yayasan Masjid Annur Pohgading didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat setempat, baik yang berdomisili di Pohgading, Selong maupun Mataram. Sebanyak 17 orang tercatat sebagai dewan pendiri yayasan tersebut, diantaranya HM. Djuwayni bersama putranya H. Hariadi Djuwayni, SH MH yang saat ini menduduki jabatan Kepala BKD Lombok Timur yang tinggal di Selong. Prof DR Ir HM Ichsan MS, merupakan guru besar pada Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) dan tinggal di Mataram. HM. Dahrun, M. Takdir yang juga selaku ketua umum. H. Nirwana Firdaus mantan anggota dewan Lotim dari Partai Golkar dan dalam yayasan merangkap sebagai bendahara, serta beberapa tokoh lain.

Sementara dewan Pembina dalam yayasan ini terdiri dari dari ketua dan sekretaris, masing-masing Prof DR Ir HM Ichsan MS dan Drs M Juhad M.Ap dengan enam orang anggota yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Yayasan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Pohgading. “Yayasan ini selain mengurusi berbagai persoalan dalam bidang peribadatan, juga pada bidang lainnya seperti kesehatan masyarakat, perekonomian dan keuangan, pendidikan, kewanitaan, kepemudaan dan berbagai bidang lainnya. Singkatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” kata Ketua Umum Yayasan M. Takdir.

“Selain bidang keagamaan, yayasan juga akan menjalankan beberapa kegiatan yang bertujuan pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang direncanakan berupa pembentukan lembaga keuangan syariah, semacam BPR Syariah disamping juga perdagangan umum seperti sembako dan took obat, ” tambah H. Nirwana Firdaus, yang dalam hal ini selaku bendahara yayasan. (lal/Radar Lombok)